PEKANBARU — Polemik dugaan keterlibatan pejabat daerah dalam pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Pekanbaru kembali memantik perhatian publik. Klarifikasi yang disampaikan Wakil Wali Kota Pekanbaru, , justru memunculkan tafsir baru terkait posisi dan pengaruh pejabat dalam pengelolaan program strategis nasional tersebut.
Sebelumnya, beredar isu yang menyebut adanya penguasaan hingga 35 titik dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) oleh pihak yang dikaitkan dengan lingkar kekuasaan di daerah. Tuduhan itu langsung dibantah Markarius Anwar.
Namun dalam klarifikasinya, Markarius mengakui dirinya memiliki hubungan dengan pengelolaan program MBG melalui yayasan dan pondok pesantren tempat ia menjadi pembina.
“Saya tidak punya dapur MBG bang. Ada yayasan yang saya jadi pembinanya sekarang mereka mengelola MBG 2 buah,” tulis Markarius dalam pesan klarifikasinya.
Pernyataan tersebut sontak menjadi sorotan. Sebab di tengah besarnya anggaran program MBG yang terus mengalir ke daerah, publik tidak hanya menyoroti aspek kepemilikan formal, tetapi juga kemungkinan adanya pengaruh kekuasaan dalam proses pengelolaan program.
Di berbagai ruang diskusi publik dan media sosial, muncul pertanyaan mengenai batas etik antara pejabat aktif dengan yayasan pengelola program pemerintah. Terlebih, posisi sebagai pembina dinilai tetap memiliki pengaruh terhadap arah dan kebijakan lembaga yang menjalankan program negara.
“Persoalannya bukan sekadar nama siapa yang tercantum sebagai pemilik. Tapi siapa yang memiliki pengaruh dan akses terhadap program itu,” ujar seorang pengamat kebijakan publik di Pekanbaru.
Markarius sendiri menegaskan bahwa kapasitasnya hanya sebatas pembinaan dan pengawasan. Ia menyebut Pemerintah Kota Pekanbaru rutin mengumpulkan para kepala SPPG untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan pemerintah pusat.
Meski demikian, kritik tetap bermunculan. Sejumlah kalangan menilai pejabat publik semestinya menjaga jarak dari potensi konflik kepentingan, terutama ketika program pemerintah mulai melibatkan yayasan, lembaga sosial, hingga jaringan yang memiliki kedekatan dengan elite kekuasaan.
Isu ini juga dinilai sensitif karena program MBG merupakan salah satu program prioritas nasional dengan nilai anggaran yang sangat besar. Transparansi pengelolaan, mekanisme penunjukan, hingga pengawasan terhadap lembaga pelaksana menjadi perhatian publik.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada penjelasan rinci terkait identitas yayasan yang dimaksud, pola pengelolaan dua dapur MBG tersebut, maupun mekanisme pencegahan konflik kepentingan bagi pejabat yang memiliki hubungan struktural dengan lembaga pengelola program pemerintah.
Di tengah derasnya aliran anggaran negara ke daerah, publik kini menuntut lebih dari sekadar klarifikasi. Masyarakat ingin memastikan bahwa program sosial sebesar MBG benar-benar berjalan transparan, profesional, dan bebas dari bayang-bayang relasi kekuasaan.
Karena dalam politik anggaran, publik sudah terlalu sering mendengar kalimat: “bukan milik saya” — namun jejak pengaruhnya tetap sulit dipisahkan.
Catatan Redaksi:
Berita ini disusun berdasarkan klarifikasi terbuka yang beredar di ruang publik serta respons dan pandangan sejumlah kalangan terhadap polemik pengelolaan program MBG di Pekanbaru. Rudalmedia.com tetap menjunjung asas praduga tak bersalah dan membuka ruang hak jawab bagi seluruh pihak terkait.
Penulis:
Rudiansyah | Wartawan Rudalmedia.com
#RudalMedia #MBG #SPPG #Pekanbaru #MarkariusAnwar #MakanBergiziGratis #PolitikAnggaran #TransparansiPublik #KonflikKepentingan #BeritaRiau