PEKANBARU,RIAU — Di tengah wajah kota yang masih dibayangi jalan rusak, banjir musiman, dan keluhan pelayanan publik, angka Rp220 juta tiba-tiba menjadi perbincangan baru di tengah masyarakat Pekanbaru.
Bukan untuk pembangunan infrastruktur.
Bukan pula untuk penanganan persoalan lingkungan kota.
Anggaran tersebut disebut digunakan untuk belanja pakaian adat dalam kegiatan pernikahan massal Pemerintah Kota Pekanbaru.
Sontak, sorotan publik pun menguat. Setelah sebelumnya pengadaan kursi rumah jabatan senilai Rp224 juta menuai perhatian, kini masyarakat kembali mempertanyakan arah prioritas penggunaan APBD di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.
Program pernikahan massal memang dinilai memiliki nilai sosial dan membantu masyarakat kurang mampu. Namun bagi sebagian warga, besarnya anggaran pakaian adat dianggap menghadirkan ironi di tengah banyak persoalan kota yang masih belum terselesaikan.
“Publik tidak anti budaya atau kegiatan sosial. Tapi pemerintah juga harus memahami kondisi masyarakat hari ini,” ujar Candra, mahasiswa di Pekanbaru.
Menurutnya, penggunaan anggaran daerah harus disertai kepekaan sosial agar tidak menimbulkan kesan pemerintah lebih sibuk pada seremoni dibanding kebutuhan mendasar rakyat.
“Ketika nilainya mencapai ratusan juta rupiah, masyarakat tentu berhak bertanya soal urgensi dan transparansinya,” tegasnya.
Candra juga meminta Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia membuka hasil audit penggunaan anggaran secara terbuka kepada publik, termasuk terkait pengadaan pakaian adat tersebut.
“Uang daerah itu milik rakyat. Karena itu penggunaannya wajib dipertanggungjawabkan secara jelas, bukan hanya secara administrasi, tetapi juga secara moral,” katanya.
Di media sosial, reaksi warga terus mengalir. Sebagian mendukung kegiatan pernikahan massal sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat kecil. Namun tidak sedikit yang menilai pemerintah seharusnya lebih fokus pada persoalan yang langsung dirasakan warga setiap hari.
Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat kini semakin kritis terhadap penggunaan APBD. Setiap pengeluaran pemerintah tidak lagi hanya dinilai sah di atas kertas, tetapi juga diuji melalui rasa empati dan keberpihakan terhadap kondisi rakyat.
Hingga kini belum ada penjelasan resmi terkait rincian belanja pakaian adat tersebut. Namun polemik yang berkembang memperlihatkan satu hal penting: publik mulai mengawasi setiap rupiah uang daerah dengan lebih tajam dari sebelumnya.
Di tengah kota yang masih bergulat dengan banjir, jalan rusak, dan berbagai persoalan pelayanan publik, masyarakat kini tidak hanya menghitung angka dalam APBD tetapi juga mengukur seberapa jauh pemerintah memahami denyut kesulitan rakyatnya
Ditulis: Tim Redaksi