PEKANBARU – Pemadaman listrik massal (blackout) yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera, termasuk Provinsi Riau dan Kota Pekanbaru, memantik respons keras dari organisasi mahasiswa dan kepemudaan yang tergabung dalam Cipayung Plus Kota Pekanbaru. Mereka menilai peristiwa tersebut bukan sekadar gangguan teknis, melainkan sinyal serius atas pentingnya pembenahan sistem ketenagalistrikan nasional.
Koalisi yang terdiri dari PMKRI, PMII, HMI, GMNI, KAMMI, IMM, dan HIMAPERSIS itu menyatakan keprihatinan mendalam terhadap dampak luas yang ditimbulkan akibat terhentinya pasokan listrik dalam skala besar. Menurut mereka, blackout telah mengganggu berbagai sektor strategis yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Dalam keterangannya, Cipayung Plus menegaskan bahwa listrik merupakan kebutuhan dasar yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan modern. Ketika pasokan listrik terhenti, dampaknya tidak hanya dirasakan pada sektor rumah tangga, tetapi juga merembet ke pelayanan publik, aktivitas ekonomi, komunikasi, pendidikan, layanan kesehatan, hingga operasional pelaku usaha kecil dan menengah.
“Peristiwa ini menunjukkan bahwa energi listrik bukan sekadar komoditas layanan, melainkan hak dasar masyarakat yang harus dijamin keberlanjutannya oleh negara,” tegas Cipayung Plus dalam pernyataan resminya.
Mereka menyoroti lumpuhnya sejumlah aktivitas masyarakat selama blackout berlangsung. Gangguan terhadap jaringan komunikasi, pelayanan administrasi publik, operasional fasilitas kesehatan, hingga aktivitas ekonomi warga dinilai menjadi bukti bahwa ketahanan sistem kelistrikan masih perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah dan penyelenggara layanan.
Selain dampak yang dirasakan masyarakat, Cipayung Plus juga mempertanyakan aspek transparansi dalam penanganan insiden tersebut. Mereka menilai publik berhak memperoleh informasi yang utuh mengenai penyebab blackout, kronologi kejadian, titik gangguan sistem, serta langkah-langkah yang telah dilakukan untuk memulihkan kondisi.
Menurut mereka, keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan publik sekaligus memastikan adanya akuntabilitas dari pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan layanan kelistrikan.
Sebagai bentuk kepedulian terhadap kualitas pelayanan publik dan ketahanan energi nasional, Cipayung Plus Kota Pekanbaru menyampaikan lima tuntutan utama.
Pertama, mendesak PLN untuk membuka secara transparan hasil investigasi dan kronologi lengkap penyebab blackout yang terjadi di jaringan kelistrikan Sumatera.
Kedua, meminta pemerintah pusat bersama instansi terkait melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem interkoneksi kelistrikan Sumatera guna mengidentifikasi kelemahan dan memperkuat keandalan jaringan.
Ketiga, mendorong pelaksanaan audit independen terhadap sistem transmisi, distribusi, serta mekanisme mitigasi gangguan kelistrikan, khususnya di wilayah Sumatera dan Provinsi Riau.
Keempat, mendesak pemerintah daerah dan PLN memperkuat sistem respons darurat untuk menjamin keberlangsungan layanan pada fasilitas vital seperti rumah sakit, pusat pelayanan publik, jaringan telekomunikasi, dan sektor strategis lainnya ketika terjadi gangguan listrik.
Kelima, mengajak seluruh elemen masyarakat, akademisi, organisasi sipil, dan pemangku kepentingan untuk mengawal persoalan ini secara objektif demi mendorong lahirnya pelayanan publik yang lebih berkualitas, profesional, dan bertanggung jawab.
Cipayung Plus menegaskan bahwa blackout Sumatera-Riau harus dijadikan momentum evaluasi besar terhadap tata kelola energi nasional. Mereka menilai negara tidak boleh hanya hadir sebagai penyedia layanan administratif, tetapi juga harus memastikan setiap warga negara mendapatkan akses terhadap energi yang andal, aman, dan berkelanjutan.
Menurut mereka, keandalan sistem kelistrikan merupakan fondasi penting bagi pembangunan daerah maupun nasional. Karena itu, peristiwa blackout yang berdampak pada jutaan masyarakat tidak boleh dianggap sebagai insiden biasa, melainkan harus menjadi titik awal perbaikan menyeluruh terhadap infrastruktur dan manajemen ketenagalistrikan Indonesia.
Di akhir pernyataannya, Cipayung Plus Kota Pekanbaru menegaskan komitmennya untuk terus mengawal isu pelayanan publik dan kepentingan masyarakat. Mereka berharap pemerintah dan PLN menjadikan kejadian ini sebagai pelajaran berharga guna memperkuat ketahanan energi nasional serta mencegah terulangnya gangguan serupa di masa mendatang.
(Redaksi)